Categories
Agribisnis

Membesut Performa Kebun Rakyat

Jumlah penduduk planet bumi yang pada 2050 ditaksir mencapai 9 miliar jiwa membutuhkan pasokan hasil pertanian, termasuk perkebunan, 70% lebih banyak daripada sekarang. Namun untuk mengejar kebutuhan itu, banyak tantangan yang menghadang.

Lahan tidak bertambah, bahkan berkurang akibat alih fungsi untuk berbagai kepentingan di luar pertanian, tapi di sisi lain produksi harus lebih banyak. Tambahan lagi, terjadinya perubahan iklim yang mempengaruhi performa tanaman di lapangan. “Itu semua merupakan tantangan perkebunan yang harus diatasi. Satu-satu nya cara, yaitu (dengan, Red.) teknologi.

Tidak mungkin tanah bertambah. Di Kalimantan semua sudah moratorium karena gambut. Kita tidak bisa nambah lagi sawit di situ. Kita tidak bisa menambah lagi sawah di situ dan sebagainya, namun kebutuhan penduduk bertambah,” ucap Wapres Jusuf Kalla dalam sambutan pembukaan konferensi internasional “World Plantation Conference and Exhibition (WPLACE) 2017” di Jakarta, 18-20 Oktober 2017.

Acara yang digelar PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) ini mengusung tema “Plantation in the Current and Future Challenges”. Menurut laporan panitia, Dr. Teguh Wahyudi, Direktur RPN, jumlah peserta konferensi sebanyak 1.500 peserta dari 33 negara yang terdiri dari peneliti, pebisnis, investor, bankir, pejabat pemerintah, bahkan petani kecil.

Lebih jauh Wapres mengungkap kondisi komoditas-komoditas andalan Indonesia dulu dan saat ini. Dulu Indonesia mengekspor gula, tetapi sekarang mengimpor. Demikian pula dengan kakao, Indonesia mengekspor tetapi juga sekarang mengimpor.

Itu semua karena pertumbuhan populasi. Jadi masa depan tergantung Anda para ilmuwan, para teknokrat untuk menciptakan teknologi dari riset. “Semoga konferensi ini bermanfaat bagi masyarakat kami dan dunia. Semoga teori Malthus tidak terjadi karena ada teknologi,” pungkas JK.

Bertumpu ke Sawit Rakyat

Di antara enam komoditas perkebunan an dalan Indonesia, sawit yang paling dominan. Sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, komoditas ini menyumbang pemasukan negara sampai Rp240 triliun tahun lalu. Ini devisa terbesar menga lahkan migas yang selama bertahuntahun menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Kendati begitu, industri sawit tak lepas dari permasalahan. Prof. Bungaran Saragih yang tampil dalam sesi kelapa sawit WPLACE melihat kebun sawit kita semakin bertumpu pada kebun rakyat. Luasannya terus bertambah. “Dari 3.275 ha pada 1990 menjadi 1,2 juta ha pada 2000. Dalam 15 tahun berikutnya, area kebun sawit petani kecil sudah mencapai 4 juta ha.

Ini sebuah prestasi yang unik, bahkan mengalahkan revolusi hijau,” ujar pakar agribisnis IPB ini. Lebih jauh Ketua Dewan Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) ini memprediksi pada 2030, kepemilikan sawit rakyat akan terus berkembang sampai 60% dari tahun lalu yang mencapai 41%. Sementara total perkebunan swasta dari 53% menjadi 36%.

Jadi, benar-benar terlihat masa depan industri sawit kita terletak pada perkebunan rakyat. Sementara permasalahan utama kebun sawit rakyat di antaranya produktivitas yang rendah. “Meningkatkan produktivitas dari 3 ton minyak sawit (CPO dan PKO) menjadi 5-7 ton/ha (setara kebun swasta) membutuhkan strategi peremajaan dan perbaikan teknik budidaya yang simultan,” cetus Menteri Pertanian Kabinet Gotong Royong tersebut.

Peremajaan

Sementara itu, menurut Bambang, Dirjen Perkebunan, Kementan, “Dari 4,7 juta ha sawit rakyat, sebanyak 2,4 juta ha lebih dikembangkan secara tradisional oleh petani. Tanamannya tidak bersumber dari benih yang baik.

Dari hitungan saya, kalau dari 4,7 juta ha dinaikkan produkvitasnya dari 2 ton sampai menjadi 8 ton/ha, setiap tahun kita mendapatkan tambahan Rp125 triliun dari nilai tambah produktivitas tadi. Dan itu sangat mungkin,” katanya di sela-sela WPLACE. Untuk mendongkrak produktivitas sawit rakyat, pemerintah mengambil langkah peremajaan.

Masih menurut Dirjenbun, dari 4,7 juta ha kebun sawit rakyat, seluas 2,4 juta ha berpotensi dibantu peremajaannya oleh Badan Pengelola Dana Perke bunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kebun layak peremajaan tersebut tidak semuanya tua, umur 25-27 tahun, tetapi ada juga yang produktivitasnya rendah lantaran ditanam dari benih asalan.

Bambang memperkirakan, sebanyak 400 ribu – 500 ribu ha berupa kebun tua dan sisanya kebun dari benih asalan. Peremajaan yang diresmikan Presiden Jokowi 13 Oktober lalu di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, seluas 4.446 ha. menandai dimulainya program yang ditunggu-tunggu petani kelapa sawit tersebut.

Target peremajaan tahun ini seluas 20.780 ha. “Tahun depan saya berharap bisa 100 ribu-200 ribu ha. Kalau nunggu 20 ribu ha per tahun ya sampai saya pensiun belum selesai. Kalau 2,4 juta dibagi 5 tahun, ya 500 ribu ha per tahun. Sekarang ini ya belum bisa karena pemasukan dana (pungutan CPO, Red.) nggak cukup untuk mendanai 500 ribu ha,” ucap mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara ini mafhum.

Usulan Perbaikan

Tampil di forum yang sama, Dono Boestami, Dirut BPDPKS menggambarkan krusialnya membantu peremajaan sawit rakyat. “Membantu meremajakan kebun dan meningkatkan produktivitas kebun rakyat akan mengurangi kebutuhan untuk pembukaan lahan,” ulas mantan Dirut PT Mass Rapid Transit tersebut. Ia berhitung, dari 2,4 juta ha kebun yang perlu diremajakan, 1,5 juta ha milik petani swadaya dan 900 ribu ha milik petani plasma.

Dengan meningkatkan produktivitas 2-3 ton/ha minyak sawit per tahun dan asumsi harga CPO US$700/ton akan menciptakan tambahan pendapatan sebanyak US$3,4 miliar – US$5,02 miliar/tahun. Peningkatan pendapatan sebesar ini akan mengerem pembukaan lahan hingga 1 juta ha. Untuk mendapatkan dana peremajaan dari BPDPKS yang besarnya Rp25 juta/ha, petani harus memenuh syarat legalitas kebun, keberlanjutan, dan layak sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen tahun pertama.

Skema pembiayaannya tiga macam. Pertama, dana BPDPKS ditambah tabungan petani, plus kredit komersial dari bank. Kedua, dana BPDPKS ditambah kredit komersial dari bank. Ketiga, dana BPDPKS ditambah tabungan petani, dan bank sebagai pengelola dana titipan (kustodian). Lin Che Wei, advisor kebijakan Menko Perekonomian dan Menteri Agraria/ Kepala BPN melihat perlunya perbaikan program peremajaan yang membutuhkan dana Rp92 juta/ha itu.

Menurutnya, kunci suksesnya ada lima, yaitu fokus pada tujuan utama peremajaan berupa kesetaraan ekonomi, pelibatan pihak swasta sebagai penjamin, pembeli hasil panen, mentor praktik budidaya yang baik dan membantu verifikasi calon petani penerima dana peremajaan. Selain itu, pengembalian kredit juga akan berjalan baik bila petani tidak “selingkuh” menjual hasil panennya ke pihak lain.

Dan, yang juga penting ada standardisasi biaya administrasi dalam tahap praperemajaan dan peremajaan. Sementara Dirjenbun mengusulkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berbeda. KUR ini ber-grace period lima tahun dan suku bunga yang 9% diturunkan ke 5%.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *